PERBANDINGAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

•      Standar akuntansi Pemerintah adalah Prinsip-Prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

•       Sistem akuntansi Pemerintah (SiAP) : Rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan

•       Kebijakan akuntansi : Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat

•       Kebijakan akuntansi merupakan penetapan pilihan pemerintah atas prinsip-prinsip akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP).  Kebijakan akuntansi diterapkan dalam implementasi sistem akuntansi.

Jadi meskipun sama-sama akuntansi pemerintah yang sudah tentu bercirikan layanan publik (non profit motive), ternyata akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah ada beberapa perbedaan, berikut adalah beberapa diantaranya :

SAPP	Uraian	SAPD
UU no 17 thn 2003 ttg Keuangan Negara pasal 6 b-c “Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara berada di tangan Presiden dan dikuasakan kepada Menkeu selaku pengelola fiskal dan kepada menteri/ketua lembaga sbg pengguna anggaran/barang ”	Dasar hukum	UU no 17 thn 2003 ttg Keuangan Negara pasal 6c “diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah” UU 32 thn  2004 ttg Pemerintahan Daerah PP 58 thn 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah
PP 71 thn 2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual	Standar	PP 71 thn 2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual
SAPP dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)	Sistem	SAPD dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
PMK 171/PMK.05/2007 ttg SAPP dan PMK 213/PMK.05/2013 ttg SAPP PMK 270/PMK.05/2014 ttg Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat PMK 214/PMK.05/2013 ttg Bagan Akun Standar dst - klik untuk melihat  peraturan	Peraturan turunan	Permendagri no 13 thn 2005 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri 64 thn 2013 ttg Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah dll.
Sistem Akuntansi  Bendahara Umum Negara (SA-BUN) & Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Konstruksi sistem akuntansi	Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keu Daerah & Sistem Akuntansi SKPD
-     Presiden sbg PKN -     Menteri Keuangan sbg BUN -     Menteri/Ketua Lembaga sbg pengguna anggaran	Entitas akuntansi Pemegang kekuasaan Pengelola Keuangan Negara/Daerah Bendahara Umum  Pengguna Anggaran	-      Kepala Daerah sbg PKD -      PPKD sbg BUD -      SKPD sbg pengguna anggaran
PMK 219/PMK.05/2014 ttg Kebijakan akuntansi	Kebijakan akuntansi	Masing-masing Pemerintah Daerah dapat mengambil kebijakan akuntansi yang berbeda berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
Disediakan & dikembangkan oleh Kemenkeu  meliputi : Aplikasi SAIBA, E-Rekon Aplikasi persediaan, SIMAK BMN	tools	Disediakan dan dikembangkan oleh pihak diluar Pemda (pihak ketiga/ konsultan/akademisi dll) contoh : SIMDA, SIPKD, SIMDA barang, MAPADA dll

PERBEDAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN AKUNTANSI KOMERSIAL

Tujuan
Akuntansi Pemerintahan ·         Tidak ada perhitungan laba rugi, yang ada hanya surplus atau defisit ·         Tidak ada revaluasi asset ·         Ada penyusutan AT tetapi kaitannya dengan masa kemanfaatan untuk publik (bukan untuk dijual) ·         Perbandingan anggaran terhadap realisasi, dari pendapatan dan belanja	Akuntansi Komersial ·         Terdapat perhitungan laba rugi ·         Dimungkinkan adanya revaluasi aset ·         Adanya penyusutan aset tetap, hubungannya dengan nilai akhir, untuk dijual ·         Perbandingan antara pendapatan dan beban
Masalah Pendapatan
Akuntansi Pemerintahan ·         Pendapatan tidak dapat diputar lagi untuk belanja thn yad ·         Sebagian pendapatan diperoleh bisa dari pemaksaan/icompulsory (contoh pajak) ·         Penerimaan pinjaman dijadikan pendapatan	Akuntansi Komersial ·       Pendapatan tahun berjalan dpt disimpan untuk digunakan pada thn yad ·       Pendapatan diperoleh dari pihak lain yg sukarela membeli brg/jasa ·       Penerimaan pinjaman dijadikan kewajiban
Masalah Beban
Akuntansi Pemerintahan Menggunakan istilah expenditure (belanja), dimana didalamnya termasuk :            Expense (beban/biaya)        Pembayaran angsuran            Pelunasan utang            Pembelian aset tetap	Akuntansi Komersial Menggunakan istilah expense (beban/biaya) dimana cakupannya lebih sempit daripada expenditure
Masalah Penganggaran
Akuntansi Pemerintahan ·         Terdapat akuntansi anggaran (budgetary accounting)  ·         Terdapat rekening-rekening anggaran  ·         Perbandingan antara anggaran dan realisasinya dilakukan secara intrakomptable (dalam pembukuan)	Akuntansi Komersial  ·         Tidak terdapat akuntansi anggaran (budgetary accounting)  ·         Tidak Terdapat rekening- rekening anggaran  ·         Perbandingan antara anggaran dan realisasinya dilakukan secara ekstrakomptable (diluar pembukuan)
Masalah Kepemilikan
Akuntansi Pemerintahan Tidak terdapat tanda kepemilikan, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan adalah rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi	Akuntansi Komersial Terdapat tanda kepemilikan, yang diwujudkan dalam modal saham, pemegang saham mayoritas dapat bertindak selaku pemegang kebijakan perusahaan
Masalah Basis Akuntansi
Akuntansi Pemerintahan Basis kas untuk laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) yakni LRA dan LPSAL dan basis akrual untuk pengakuan pengakuan pendapatan dan beban,  aset, kewajiban dan ekuitas	Akuntansi Komersial Basis akrual baik untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas (modal)
Masalah Sistem Entry yang Digunakan
Akuntansi Pemerintahan ·    Paralel antara single entry dan double entry  ·    single entry untuk pencatatan pembukuan pada bendahara  ·    double entry untuk pencatatan dengan komputerisasi pada Sistem Akuntansi Pemerintahan	Akuntansi Komersial Double entry