Download Peraturan

Anda dapat mendownload peraturan di Laman sementara ini, sebelum menu bar gabungan (dropdown) sempurna.

Peraturan	Tentang
UU no.17 tahun 2003	Keuangan Negara
UU no.1 tahun 2004	Perbendaharaan Negara
UU no.15 tahun 2004	Pemeriksaan Pengeloaan Tanggung jawab Keuangan Negara sedangkan penjelasannya disini
PP no.71 tahun 2010	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
PP no.58 tahun 2005	Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
PMK 219/PMK.05/2013	Kebijakan Akuntansi
PMK 213/PMK.05/2013	Sistem Akuntansi  Pemerintah  Pusat
PMK 214/PMK.05/2013	Bagan Akun Standar
PMK 238/PMK.05/2013	Pedoman Umum Sistem Akuntansi  Pemerintahan
PMK 270/PMK.05/2014	Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
PMK 262/PMK.05/2014	Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
PMK 275/PMK.05/2014	Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia
PMK 76/PMK.05/2008	Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
PMK 260/PMK.05/2014	Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
PMK 262/PMK.05/2014	Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Pusat
PMK 263/PMK.05/2014	Sistem Pelaporan Keuangan Transfer Daerah & Dana Desa
PMK 265/PMK.05/2014	Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain
PMK 217/PMK.05/2015	Penyajian Laporan Keuangan BLU
PMK 1/PMK.06/2013, PMK 90/PMK.06/2014	Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat/Daerah dan perubahannya (PMK90)
PMK 69/PMK.06/2014	Penentuan Kualitas Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga
PMK 177/PMK.05/2015	Pedoman Penyusunan Lapkeu Kementerian/Lembaga
PerMendagri no.13 tahun 2005	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
PerMendagri no.64 tahun 2013	Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
Kepdirjen 287/PB/2016	Tata Cara Review Lapkeu BLU bagi Kanwil DJPB
Kepdirjen 311/PB/2014	Segmen Akun pada BAS
Perdirjen 43/PB/2015	Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian/Lembaga
Perdirjen 41/PB/2013	Juknis Penyusunan Lapkeu Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kanwil DJPB