Publikasi

LOKA KARYA

“OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD  DALAM UPAYA MEWUJUDKAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERKUALITAS”

         Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta baru-baru ini mengadakan kegiatan Loka karya dengan Pemerintah Daerah Lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadir pada kegiatan Loka karya tersebut para pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi dalam lingkup D.I. Yogyakarta dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul, BKAD Kota Yogyakarta dan Dinas Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi D.I. Yogyakarta. Masing-masing diwakili oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan kepala Bidang Aset beserta staf. Kegiatan yang digagas oleh Bidang PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta tersebut

bertema-kan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Upaya Mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Berkualitas dan dilaksanakan pada hari Senin, 22 Mei 2017 dan berlokasi di Ruang Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.   

            Kegiatan Loka karya tersebut menghadirkan narasumber dari empat pihak yang relevan, yakni dari pihak yang memang tugas dan fungsinya mengelola aset Negara yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,  perwakilan pihak Pemerintah Daerah, nara sumber dari pihak auditor dalam hal ini diwakili oleh BPKP  dan dari pihak Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang diwakili oleh pejabat dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

           

           Loka karya yang mengambil tema pengelolaan Barang Milik Daerah ini terselenggara dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masih  lemahnya pemahaman mengenai pengelolaan persediaan dan aset yang baik agar mendukung penyajian laporan keuangan basis akrual yang berkualitas. Karena ketika masih basis kas, transaksi yang berkaitan dengan BMN/D ini pengaruhnya hanya ke neraca, sedangkan ketika sudah berlaku basis akrual, transaksi pada BMN/D ini selain mempengaruhi pos-pos pada neraca, juga akan berpengaruh ke Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sementara sampai dengan saat ini penatausahaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengamanan dan pengendalian, termasuk pemusnahan/pemindahtanganan BMD dirasa masih banyak ditemui kendala baik terkait dengan kompetensi sumber daya manusia, regulasi (prosedur) maupun teknologi (sarana IT dan system).

             Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kegiatan Loka karya ini adalah para pihak yang mengelola BMN/D dan para pihak penyusun laporan keuangan memiliki pemahaman yang selaras terkait dengan kondisi BMD yang ada dan bersama-sama mengupayakan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib sehingga ketika disajikan dalam laporan keuangan tidak mengalami kendala dalam hal pengakuan, pengukuran dan penilaian maupun pada saat pengungkapan di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka masing-masing narasumber membawakan materi :

1)  Faktor Kunci Dalam Pengelolaan BMN/BMD (Dany Kuryanto – KPKNL Yogyakarta)

2)  Permasalahan dan Tantangan Pengelolaan BMD dalam rangka Mendukung Penyajian Laporan Keuangan Basis Akrual (Elli Widya – Inspektorat Kab. Sleman)

3)  Pengamanan dan Pengendalian BMN/BMD Dalam upaya Mendukung LKPP/LKPD Yang Berkualitas (Yuliawan Tri Nugroho – BPKP Perwakilan Yogyakarta)

4) Pertanggungjawaban dan Pelaporan BMN/BMD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (Ferry Taufik Saleh – Dit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)